INFRASTUKTUR JALAN DI KECAMATAN BANJARAN BANYAK YANG RUSA

Warga Banjaran Minta Jalan Rusak Segera Diperbaiki
INFRASTUKTUR JALAN DI KECAMATAN BANJARAN BANYAK YANG RUSAK
majalengka
Sejumlah jalan yang ada di kecamatan banjaran rusak berat dan dihiasi dengan lubang lubang. Kondisi jalan seperti itulah salah satu penyebab terjadinya kecelakaan .serta menghambat lajunya perekonomian warga, Apalagi, kondisi tersebut diperparah dengan kondisi cuaca yang akhir-akhir ini sering Turun hujan sehingga mempercepat kerusakan struktur jalan. Jalan yang berstatus milik jalan PEMKAB itu berada di Desa Genteng,darmalarang, hingga ke desa sangiang bahkan kerusakan tersebut sampai ke desa girimulya lebih dari 16 KM Jalan tersebut mengalami kerusakan yang sangat berat.
Menurut kepala desa sunia baru Dedi Riswadi Sunarya Saat di hubungi menjelaskan hampir 16 KM jalan rusak, kerusakan terparah sekitar 8 KM. Bagi masyrakat desa sunia baru dan desa desa di sekitarnya yang ada kecamatan banjaran jalan merupakan akses vital dan jalur perekonomian ,karena masyarakat desa tersebut mayoritas bermata pecaharian sebagai petani sehingga jalan merupakan sarana penunjang bagi masyarakat setempat dalam hal memajukan roda perekonomian desa. kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan rusaknya jalan ini di sebabkan oleh waktu dan musim penghujan dengan rusaknya jalur jalan yang berada di wilayah kami segala aktivitas yang di lakukan warga masyarakat kami jadi terhambat “ujarnya”
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (BMCK) Pemkab Majalengka harus segera memperbaiki jalan ini karena sudah banyak masyarakat yang kesal akibat jalan rusak ini, karena jalan punya pemerintah kabupaten Majalengka
Sementara menurut Durahman S.Ag.MM. Camat Banjaran Saat di Hubungi lewat telepon mengatakan Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas PU Bina Marga cipta karya Kabupaten majalengka “ Upaya juga telah dilakukan dalam acara musrembang baik di tingkat desa maupun tingkat kecamatan serta pengajuan ke tingkat kabupaten yang akhirnya ada respon yang sangat menggembirakan,yang rencanaya pada tahun ini akan segera di realisasikan untuk di perbaiki,”ujarnya”(AUDIN)

Gaji Polisi Naik, Pengawasan Harus Diperketat

Gaji Polisi Naik, Pengawasan Harus Diperketat

Pemberian remunerasi bagi kepolisian dinilai sesuatu yang wajar. Namun, pemerintah juga dituntut harus melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kinerja Polri.

"Memang harusnya begitu, penegak hukum harus diberi (gaji) cukup. Namun haru diberi pengawasan ketat," kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar kepada wartawan
Menurutnya, pembenahan lembaga pengawasan internal dan eksternal harus segera dilakukan oleh pemerintah. Tanpa pengawasan yang ketat oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), penyalahgunaan wewenang pascaremunerasi rentan terjadi.

"Kalau itu tidak dibenahi, saya tidak menjamin remunerasi jauh dari penyimpangan. Tetapi yang juga harus dilakukan adalah pengawasan lebih ditingkatkan,” tambahnya.

Seperti diberitakan, pemerintah akhirnya menyetujui kenaikan tunjangan kerja bagi anggota TNI, Polri, dan Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak 1 Juli 2010. Keputusan itu diambil melalui rapat koordinasi antara DPR dengan sejumlah menteri, Rabu 15 Desember 2010 lalu

PEMBANGUNAN GARDU INDUK SUTET DIPROTES WARGA

Majalengka.
Mega projek pembangunan gardu induk sutet ( GIS ) dengan luas tanah sekitar 2,5 hektar di Desa Banjaransari , Kec. Cikijing Kabupaten Majalengka menuai protes dari sekelompok warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi GI, tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari radiasi saluran listrik tegangan tinggi yang jadi soal, buntutnya sekelompok masyarakat sempat mendidirikan papan bertuliskan “ KAMI MENOLAK PEMBANGUNAN GI “ diareal lahan projek tersebut.
Persoalan yang muncul bukan dari tukar guling tanah yang biasa terjadi dalam pelaksanaan projek Negara yang menggunakan tanah milik warga, “ Tidak ada sosialisasi sama sekali atau ijin lingkungan dari pihak terkait kapada warga sekitar, padahal pembangunan projek SUTET tersebut akan menimbulkan dampak secara langsung kepada warga sekitar, kata H. Lili. ( 19/02 )
Hal senada juga disampaikan oleh warga yang hadir di areal lokasi, “proyek yang sudah dimulai belum ada penjelasan dari pihak terkait, kami khawatir dengan adanya gardu induk di lingkungan pemukiman Warga akan ada dampaknya,” kata Wawan, warga blok Mulyasari, Desa,Banjaransari. “ Bahkan kami pihak warga tidak pernah di ajak musyawarah, tau-tau udah ada penggarapan, “ katanya.
Sementara itu Kepala Desa Banjaransari tidak bisa dihubungi,” Bapak lagi di luar kota,” kata penjaga desa. Padahal ketidakpuasan warga atas pembangunan gedung induk harus mendapatkan perhatian serius dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
Protes sekelompok warga terhadap projek GIS mendapatkan perhatian dari semua elemen masyarakat Kab. Majalengka termasuk Lembaga YBMI yang berkedudukan di Desa Kasturi, Kec. Cikijing, Kab. Majalengka, “ Tidak adanya sosialisasi antara PLN dengan warga menimbulkan kekesalan dan ketidakpuasan, sedangkan masryarakat ingin mengetahui sejauh mana dampak dari Saluran Listrik Tegangan Tinggi tersebut,” kata Tatang.
Menanggapi atas ketidakpuasan warga diwilayahnya, Camat Cikijing menyampaikan via telepon seluler kepada Tipikor,”Aspirasi warga sudah disampaikan kepada pihak PLN, secepatnya akan ada sosialisasi dari PLN ke masyarakat dan semuanya akan terkoordinasi dengan baik,” kata Drs. Maman Rukmana. Dalam pelaksanaan program Negara yang akan memberikan manpaat yang sangat luas sangat diharapkan tidak timbul masalah-masalah kecil di lapangan, pemasangan papan penolakan oleh sekelompokj warga Banjaran sari harus menjadi perhatian serius dari semua pihak yang terlibat didalamnya, padahal aspirasi mereka dapat disalurkan melalui wadah yang sudah tersedia di Desa, yaitu Badan Perwilan Desa ( BPD ). Pada saat proses pembebasan tanah tidak terjadi kompalain apapun, anehnya saat baru saja penguruggan tanah diprojek GIS tersebut muncul protes sekelompok warga. Ada apa sebenarnya…? (AUDIN)

DESA WADO WETAN REALISASIKAN DANA ADD UNTUK INPRASTUKTUR

Majalengka

Percepatan Pembangunan Desa melalui Program PNPM dan ADD tampaknya patut diacungi jempol. Betapa tidak, setelah sepekan program tersebut berjalan, hasilnya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat Desa wado wetan. Pembangunan di desa tersebut menggeliat, berbagai anggaran yang di turunkan ke desa wado wetan langsung direalisasikan berdasarkan musyawarah,
Pembangunan jalan di blok margaluyu serta pembangunan irigasi di blok sindangsari telah rampung di selesaikan menggunakan dana ADD, Tahun 2010.
Desa wado wetan kecamatan bantarujeg kabupaten majalengka dengan jumlah penduduk sekitar 3 ribuan
Dan KK 1400 saat ini tengah mengalami kemajuan dalam bidang pembangunan sarana prasarana lingkungan desa.
Menurut sri winarti saat di temui menjelskan “bantuan yang kami terima sudah di realisasikan sesuai dengan kenginan warga masyarakat dengan musyawarah di samping itu di desa kami sedang dilaksanakan pembangunan jalan dan penbangunan irigasi yang di danai ADD telah dilaksanakan dengan musyawararah sesuai apa yang jadi keinginan warga. melalui kucuran dana dari pemerintah mudah-mudahan warga masyarakat kami dapat merasakan dan dapat memanpaatkanya bantuan tersebut . “ujarnya
Lebih lanjut sri winarti menegaskan, “tujuan utama dari percepatan pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga beserta masyarakat desa lainnya.
Menurutnya, sektor riil bidang ekonomi pedesaan, memiliki banyak potensi yang masih belum tergarang dengan optimal. Sebab itu, tambah dia, jika sektor ini benar-benar dihidupkan, bukan tidak mungkin kedepan kesejahteraan warga di pedesaan akan jauh lebih baik ketimbang warga perkotaan.
”Sebab sektor penopang ekonomi di pedesaan ini hidup dan berjalan sebagaimana mestinya. Kita berharap, ini akan menjadi momentum perubahan ekonomi di pedesaan sehingga kedepan pada saatnya nanti masyarakat kita yang akan menikmati hasilnya,” pungkasnya. (audin)

PKBM RIYADUL ABROR KEMBALI JALANKAN PROGRAM

PKBM RIYADUL ABROR KEMBALI JALANKAN PROGRAM
Majalengka
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah salah satu Program Pendidikan Non Formal ( PNF ) yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat utamanya warga masyarakat yang kurang beruntung, yaitu masyarakat yang penghasilannya belum dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, pengangguran dan mereka yang tidak mengikuti pendidikan formal karena berbagai hal. Antara lain faktor ekonomi, lingkungan dan sosial budaya..Melalui program PNF ini diharapkan masyarakat dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini akan sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk masyarakat / warga belajar. Pendidikan Kesetaraan pada hakekatnya merupakan bagian dari Pendidikan Nonformal dan Informal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan mencakup keterampilan demikian dikatakan kiyai yaya nurjaman ketua PKBM riyadul abror.
PKBM riyadul abror yang terletak di desa salawangi kecamatan bantarujeg kabupaten majalengka mengkkususkan diri mendidik masyarakat dalam pendidikan non formal. PKBM riyadul abror memberikan pelajaran bagi warga putus sekolah dan kursus keterampilan kreatif seperti. Tata boga kue-kue, anyam-anyaman menurut yaya nurjaman ketua pkbm riyadul abror saat dikomfirmasi TIPIKOR menjelaskan “Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan budaya adapun kegitan keterampilan yang bertempat di desa cikidang blok cidomas dan rutin dilaksanakan pada hari rabu satu hari dalam seminggu sementara kegiatan pembelajaran tiga kali dalam seminggu”katanya. Lebih lanjut kiyai yaya nurjaman mengatakan dengan adanya bantuan dari pemerintah kegiatan masyarakat jadi terbantu serta berjalan lancar” ucapan terima kasih kepada pemerintah khusus dinas pendidikan melalui PNF yang telah banyak membantu masyarakat dalam berbagai penyelenggaraan pendidikan di PKBM riyadul abror “ujarnya sementara di temapt terpisah dewa (dede siswanto) kepala desa salawangi menyampaikan “dengan adanya PKBM di kecamatan bantarujeg khususnya di desa salawangi sangat mensupot demi terselenggaranya kegitatan tesebut “kami sangat bangga karena kegiatan itu bertujuan menbangun manusia yang cerdas program tersebut sangat sejalan dengan visi misi desa kami dalam menajukan pendidikan , indutri, pertanian serta terwujudnya desa agami karena Tujuan PKBM, memperluas kesempatan warga masyarakat, khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah. Dalam upaya menyamakan persepsi dan menyelaraskan penyelenggaraan PKBM, dengan ide dasar PKBM sebagai pusat kegiatan pendidikan luar sekolah,” ujarnya

9 desa di kecamatan panyingkiran MASIH TERUS MEMBANGUN SARANA

majalengka
Desa dan kelurahan, sejatinya merupakan ujung tombak, sekaligus kunci keberhasilan pembangunan dalam berbagai bidang. Sebab berhasil tidaknya proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini, parameternya ada di desa Bidang pemberdayaan, yang meliputi berkembangnya lembaga kemasyarakatan mau pun lembaga ekonomi, sosial, budaya dan agama mandiri; terwujudnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam segala aspek pembangunan, tersedia-nya anggaran pembiayaan dalam seluruh kegiatan pembangunan baik secara swadaya masyarakat, pendapatan asli desa maupun anggaran dari pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat.
Bidang Pembangunan, yang meliputi meningkatnya profesionalisme aparat pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan, tersusunnya dokumen pola perencanaan, program pembangunan yang terintegrasi dan terpadu serta tersedianya anggaran pembiayaan dalam seluruh kegiatan pembangunan, baik secara swadaya masyarakat, pendapatan asli desa maupun dari pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat. Demikian sekelumit yang dapat di ungkapkan oleh momo suherman kepala desa pasir mungcang.
9 desa di kecamatan panyingkiran kabupaten majalengka baru-baru ini tengah menyelesaikan pembangunan pisik dari alokasi dana desa.(ADD) Serta dari program PNPM mandiri yang beberapa waktu lalu telah di kucurkan oleh pemerintah. Bantuan tersebut langsung di realisasikan oleh masing-masing kepala desa. Pembangunan di 9 desa berbeda beda kerna di sesuaikan dengan kebutuhan desanya masing-masing, di antaranya pembangunan drainacce perbaikan jalan, dan lain-lain
sesuai dengan hasil musyawarah di tingkat desanya dan kebutuhan desanya. Desa jati pamor, desa bonang, desa leuwi seeng,desa panyingkiran, desa kaerya mukti,desa jati serang,desa cijuray, desa bantrangsana, serta desa pasir muncang, ke 9 desa tersebut terus berbenah untuk meningkatkan pembangunan sarana prasarana dalam mensejahtrakan masyarakat. Dari program PNPM untuk SPP mendongkrak perekonomian warga, Hal yang patut menjadi perhatian adalah keberhasilan program di tingkat desa juga sangat dipengaruhi oleh keselarasan kerja pemerintah daerah dalam memantau kemajuan program. Konsistensi dari pihak fasilitator desa dalam mengawal pelaksanaan kegiatan program juga sangat mendukung untuk mencapai manfaat program. Di atas semuanya, sinergi yang baik antara program pemerintah dan program mitra pembangunan adalah kunci untuk mengoptimalkan pencapaian program pembangunan di tingkat desa.
Menurut Ade hendi mulyadi kordinator kepala desa di kecamatan panyingkiran memaparkan “ alhamdulilah pemabanguan demi pembanguan yang di danai dari pemerintah serta swadaya masyarakat berjalan baik salah satu contohnya dari program PNPM yang langsun bersentuhan dengan masyarakat seperti SPP sangat membantu bagi masyarakat. Pembangunan yang di laksanakan di tiap desa yang ada di kecamatan panyingkiran itu semua berkat peran aktip perangkat desa dan masyarakat dengan swadaya. Bantuan dana dari pemerintah baik daerah maupun pusat jelas sangat membantu kebutuhan masyrakat di berbagai sector.( audin)

DANA BSM DI SDN II JATIPAMOR KURANG JELAS

majalengka
Dana bantuan siswa miskin yang di gulirkan pemerintah tentu merupakan salah satu program yang dinilai sangat membantu kalangan miskin guna untuk mendukung wajib belajar sembilan tahun khusus bagi siswa miskin dan penyalurannya pun sudah diatur menurut petunjuk pelaksanaan (juklak) Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) tidak boleh disulap menjadi berbentuk barang, harus benar-benar murni berbentuk uang yang diterima oleh para siswa miskin sesuai dengan haknya, dan tidak boleh ada pemotongan sedikit pun namun yang terjadi di SDN II jatipamor kecamatan talaga kabupaten majalengka. pembagian dana bantuan bagi siswa miskin diduga kurang memenuhi aturan seharusnya bantuan senilai 360ribu kenyataan yang ada hanya diberikan 200.ribuan SDN II jatipamor memiliki 249 siswa di bagi 10 ROMBEL dan mendapatkan bantuan beasiswa miskin 22 siswa
menurut Yaya sunarya MS kepala sekolah SDN II jatipamor saat di komfirmasi di kantornya berdalih bahwa dana bantuan beasiswa miskin di salurkan sesuai dengan petunjuk dan juklak juknis.”dana bantuan yang di kucurkan oleh pemerintah saya salurkan sesuai petunjuk di SDN ini mendapat kuota 22 siswa kami tidak melakukan pengembangan atau kebijakan local sarta dana diberikan langsung kepada siswa senilai 360ribu / siswa utuh tanpa di kurangi sepeserpun.”elak… Yaya sunarya lebih lanjut yaya menerangkan dari 249 siswa dalam tiap bulanya menerima dana operasional sekolah senilai kurang lebih 8jutaan dan BOS provinsi 2,5 juta semuanya direalisasikan sesuai petunnjuk panduan dana BOS tercuali pembiayaan pemberian bantuan tranfortasi bagi siswa miskin itu tidak di salurkan karena siswa disini dekat semua atau tidak ada yang menggunakan angkutan tambahnya”
Upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dilakukan melalui pemberian beasiswa miskin serta dana operasional sekolah ini adalah untuk mewujudkan program Wajib Belajar 9 Tahun. Dengan adanya bantuan, diharapkan biaya sekolah menjadi ringan khususnya bagi masyarakat miskin.
Ditempat terpisah menurut Jasman komite sekolah SDN II jatipamor saat ditemui di rumahnya (22/11) memeparkan dana BSM yang diterima oleh sekolah untuk 22 siswa itu ada pengembangan atau susidi silang ke siswa yang lain “22 siswa itu ada dalam kuota pemberianya di bedakan” kurang lebih 200ribuan selebihnya di berikan ke siswa lain kebijakan ini hasil musyawarah komite,orang tua siswa dan pihak sekolah, ketika bantuan turun slalu ada musyawarah, ujarnya”
“saya hanya menyaksikan pembagian BSM itu. Sekolah yang mengkordinir belanja bahan buat seragam sekolah setiap siswa di panggil untuk diukur oleh tukang jahit pemberian BSM itu bukan jenis uang melainkan barang untuk kebutuhan sekolah “ungkap Jasman.