Dana perubahan 14,25 M telah disalurkan untuk perbaikan jalan di majalengka

Dana perubahan 14,25 M telah disalurkan untuk perbaikan jalan di majalengka

Majalengka

Dalam UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan sebagai sarana transportasi merupakan unsur penting. Pembangunan sarana infrastruktur jalan masih menjadi prioritas pemerintah daerah dana Sebesar Rp14,25  miliar untuk perbaikan kerusakan jalan diwilayah majalengka  telah digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten majalengka (Pemkab). Perbaikan menggunakan dana perubahan tahun 2014 dengan melakukan pengaspalan hotmix. perbaikan. Itu anggaran berasal dari dana  perubahan APBD I dan APBD II panjangnya 53 KM yang tesebar diwilayah majalengka

dipenghujung tahun 2014 ini, pihaknya telah  menyelesaikan pengasapalan 53 kilometer yang tersebar di beberapa kecamatan. Pengaspalan itu bukan hanya di jalan utama tapi dilakukan pengaspalan juga di tiap-tiap desa dengan lebar 2,5 meter.

            "Mengenai jenis perbaikan yang dilakukan bervariasi, yakni mulai dari sistem cor dan hotmix. Namun proyek hotmix lebih banyak ketimbang cor jalan. Ujar ruchyana kabid jalansaat ditemui di kantornya

Pemerintah Kabupaten majalengka, melalui Dinas Bina Marga cipta karya  (BMCK) jalan  tetap menjadikan skala prioritas perbaikan dan pemeliharaan terhadap ruas jalan dari TPT, dengan penataan dan perbaikan infrastruktur jalan yang  mencapai target, pemerintah memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan strategis  didaerah

Kepala Dinas Bina Marga kabupaten majalengka Dedi R yang di wakili kabid BM ruchyana menyebutkan, pemerintah daerah komit memperhatikan seluruh jalan poros desa yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat, sebagai akses transportasi mengangkut hasil produksi pertanian dan perkebunan keluar.

Pemerintah melalui BMCK komit dan menjadikan skala prioritas perbaikan seluruh jalan  desa ditiap kecamatan. telah mengambil langkah-langkah konkrit terhadap peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan infrastuktur jalan adalahsebagai urat nadi perekonomian dalam kelancaran pendistribusian hasil pertanian masyarakat,’’