PEMKAB MAJALENGKA TOLAK PEMEKARAN PROVINSI

Majalengka
Bupati Majalengka tetap menolak pembentukan provinsi Cirebon meski ribuan massa mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meminta penjelasan pemerintah setempat.
"Pemerintah Kabupaten Majalengka tetap pada pendirianya menolak adanya provinsi Cirebon," katanya, Senin.
Menurut Sutrisno, pihaknya sudah berulangkali menegaskan bahwa pembentukan provinsi Cirebon itu tidak akan membawa kemaslahatan bagi semua masyarakat Kabupaten Majalengka, bahkan berdasarkan kajian dan analisis juga bisa terukur secara kasat mata.
Berdasarkan data dan fakta di lapangan menurut data statistik tolok ukur kemajuan suatu daerah ditentukan oleh Indeks Pembangunan Manusia wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan berada diurutun terakhir Provinsi Jawa Barat.
“Kondisi seperti ini tidak mereka perhatikan, sudah bisa dibayangkan wilayah dalam keadaan terpuruk, mau memisahkan diri, pembangunan akan semakin tertinggal jika memaksakan berpisah dengan Jawa Barat,” kata dia.
"Urutan pertama Indeks Pembangunan Manusia wilayah pertama Kota Cirebon, Kedua Kabupaten Cirebon Ketiga Kabupaten Kuningan dan keempat Kabupaten Majalengka, sedangkan Kabupaten Indramayu itu urutan terakhir,"katanya.
Ia mencontohkan saat ini kondisi jalan rusak yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat, masih tersebar di setiap daerah. Jika itu dilakukan pemekaran akan menjadi beban provinsi baru.
“Jadi, jangankan membangun daerah yang ikut pemekaran, untuk mengurusi pembentukan provinsi Cirebon juga masih belum pasti. Saya jamin lima tahun kedepan tidak akan mampu untuk membangun dan menata infrastruktur Provinsi Cirebon bila itu dipaksakan terwujud seperti sekarang, karena beban tersebut cukup berat, kebohongan besar bila pemekaran itu merupakan solusi cerdas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.